MELAYANI :

Konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata

1. Membantu pembuatan dokumen hukum ;
2. Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu ;
3. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
4. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Muara Teweh  ;
5. Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma - cuma ;

CARANYA :

1. Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum;
2. Membawa persyaratan SKTM / lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;
3. Kronologis perkara yang sedang dialami;
4. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum PengadilanNegeri;

DASAR HUKUM:

1. JUKLAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 52/DJU/SK/HK.006/5/ TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.
2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014.
3. SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI LAYANAN HUKUM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (Prodeo).
4. SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN.
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG BANTUAN HUKUM.
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.