POSBAKUM
Pengadilan Negeri Muara Teweh

MELAYANI :

Konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata

  1. Membantu pembuatan dokumen hukum ;
  2. Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu ;
  3. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
  4. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Muara Teweh  ;
  5. Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma - cuma ;

CARANYA :

  1. Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum;
  2. Membawa persyaratan SKTM / lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;
  3. Kronologis perkara yang sedang dialami;
  4. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum PengadilanNegeri;

 

DASAR HUKUM:

  1. JUKLAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 52/DJU/SK/HK.006/5/ TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.
  2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014.
  3. SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI LAYANAN HUKUM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (Prodeo).
  4. SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG BANTUAN HUKUM.
  6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

 

 

 

pos

pos