POSBAKUM
Pengadilan Negeri Muara Teweh
MELAYANI :
Konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata
- Membantu pembuatan dokumen hukum ;
- Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu ;
- Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
- Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Muara Teweh ;
- Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma - cuma ;
CARANYA :
- Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum;
- Membawa persyaratan SKTM / lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;
- Kronologis perkara yang sedang dialami;
- Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum PengadilanNegeri;
DASAR HUKUM:
- JUKLAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 52/DJU/SK/HK.006/5/ TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014.
- SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI LAYANAN HUKUM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (Prodeo).
- SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG BANTUAN HUKUM.
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.