STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

JENIS PELAYANAN

PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN PERDATA

Dasar Hukum:

1. HIR/RBG;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah agung RI;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Tekhnologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal bandan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. SK ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 132/KPN/HK.02/6/2019 tentang Panjar Biaya Perkarapada Pengadilan Negeri Muara Teweh

2

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
3. Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll. (Jika melalui e-Court)

3

PROSEDUR

1. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Petugas Meja PTSP Bagian Kepaniteraan Perdata
2. Petugas Meja PTSP menerima berkas permohonan dan meneruskan kepada Panitera Muda Kepaniteraan Perdata untuk diteliti. Setelah diteliti dikembalikan pada Petugas Meja PTSP Perdata
3. Staf PTSP Perdata memberikan rincian biaya kepada pemohon, dan mengarahkan pemohon untuk melakukan pembayaran di bank
4. Pemohon melakukan pembayaran di bank, kemudian membawa bukti pembayaran di kasir untuk diterbitkan SKUM. Kasir mencatatkan pembayaran di buku Jurnal Keuangan dan SIPP
5. Kasir wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan SKUM;
6. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

4

WAKTU PELAYANAN

65 menit       (  1 jam 5 menit)

5

BIAYA PELAYANAN

Berdasarakan besaran biaya yang dimuat dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengenai Biaya Panjar dan Radius

6

PRODUK PELAYANAN

SKUM sebagai bukti perkara telah terdaftar

7

PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Petugas Meja PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh
2. SMS/Telefon 082152198005
3. Website https://www.pn-muarateweh.go.id/#

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

JENIS PELAYANAN

PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

Dasar Hukum:

1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah agung RI;
4. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Tekhnologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal bandan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 132/KPN/HK.02/6/2019 tentang Panjar Biaya Perkarapada Pengadilan Negeri Muara Teweh

2

PERSYARATAN

1. Formulir Gugatan Sederhana;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
3. Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan Sederhana, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll. (Jika melalui e-Court)

3

PROSEDUR

1. Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Sederhana melalui petugas PTSP Perdata
2. Petugas PTSP Meja Perdata menyerahkan formulir Gugatan Sederhana untuk diisi oleh pengaju dengan didampingi Petugas PTSP Meja Perdata
3. Setelah pengaju mengisi formulir, Petugas PTSP meja Perdata meminta pihak pengaju untuk melampirkan bukti surat yang telah bermaterai cukup terkait gugatan sederhana bersama  formulir gugatan sederhana
4. Petugas Meja PTSP menerima berkas Gugatan Sederhana dan meneruskan kepada Panitera Muda Kepaniteraan Perdata untuk diteliti. Setelah diteliti dikembalikan pada Petugas Meja PTSP Perdata
5. Staf PTSP Perdata memberikan rincian biaya kepada pengaju, dan mengarahkan pengaju untuk melakukan pembayaran di bank
6. Pengaju melakukan pembayaran di bank, kemudian membawa bukti pembayaran di kasir untuk diterbitkan SKUM, Kasir menuliskan di buku Jurnal Keuangan, SIPP.
7. Kasir wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan SKUM;
8. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

4

WAKTU PELAYANAN

65 menit       (  1 jam 5 menit)

5

BIAYA PELAYANAN

Berdasarakan besaran biaya yang dimuat dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengenai Biaya Panjar dan Radius

6

PRODUK PELAYANAN

SKUM sebagai bukti perkara telah terdaftar

7

PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Petugas Meja PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh
2. SMS/Telefon 082152198005
3. Website https://www.pn-muarateweh.go.id/#

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

JENIS PELAYANAN

PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN

Dasar Hukum:

1. HIR/RBG;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah agung RI;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Tekhnologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal bandan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. SK ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 132/KPN/HK.02/6/2019 tentang Panjar Biaya Perkarapada Pengadilan Negeri Muara Teweh

2

PERSYARATAN

1. Surat Gugatan;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);

3

PROSEDUR

1. Masyarakat dapat mengajukan Guagtan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Petugas Meja PTSP Bagian Kepaniteraan Perdata
2. Petugas Meja PTSP menerima berkas Gugatan dan meneruskan kepada Panitera Muda Kepaniteraan Perdata untuk diteliti. Setelah diteliti dikembalikan pada Petugas Meja PTSP Perdata
3. Staf PTSP Perdata memberikan rincian biaya kepada pemohon, dan mengarahkan berkas Gugatan untuk melakukan pembayaran di bank
4. Pengaju melakukan pembayaran di bank, kemudian membawa bukti pembayaran di kasir untuk diterbitkan SKUM, Kasir mencatatkan di Buku Jurnal Keuangan, SIPP.
5. Kasir wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pengaju membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan SKUM;
6. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

4

WAKTU PELAYANAN

65 menit       (  1 jam 5 menit)

5

BIAYA PELAYANAN

Berdasarakan besaran biaya yang dimuat dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengenai Biaya Panjar dan Radius

6

PRODUK PELAYANAN

SKUM sebagai bukti perkara telah terdaftar

7

PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Petugas Meja PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh
2. SMS/Telefon 082152198005
3. Website https://www.pn-muarateweh.go.id/#