logo mahkamah agung website ramah difable

Instagram Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Whatsapp Pengadilan Negeri Muarateweh


  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Wakil Ketua Pengadilan
    • Visi Misi Pengadilan
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Arti Lambang
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
    • Profil Hakim dan Pegawai
      • Profil Hakim
        • Wakil Ketua
        • Hakim
      • Profil Kepaniteraan
        • Panitera
        • Panitera Pengganti
        • Jurusita
        • Profil Kepaniteraan Pidana
        • Profil Kepaniteraan Perdata
        • Profil Kepaniteraan Hukum
      • Profil Kesekretariatan
        • Sekretaris
        • Sub Bagian Umum dan Keuangan
        • Sub Bagian Kepegawaian dan Ortal
        • Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
      • Profil Pegawai PPNPN
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learing
      • JDIH MA RI
      • Rencana Kerja dan Anggaran
        • Dokumen RKAKL
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Rencana Strategis
    • Tata Tertib di Pengadilan
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Role Model dan Agen Perubahan
      • Profil Role Model
      • Profil Agen Perubahan
    • PTSP
      • STANDAR PELAYANAN PENGADILAN
        • KEPANITERAAN PERDATA
        • KEPANITERAAN PIDANA
        • KEPANITERAAN HUKUM
      • MAKLUMAT PELAYANAN
      • SK PEJABAT PENGELOLA PTSP
      • KOMPENSASI PELAYANAN
    • Informasi Perkara
      • Informasi Perkara dan Persidangan
        • Jadwal Sidang
        • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
        • Direktori Putusan
      • Delegasi Panggilan
      • Statistik Perkara
    • KEPANITERAAN
      • Layanan Kepaniteraan Perdata
        • Biaya Perkara Perdata
          • SK Panjar Biaya dan Kejurusitaan
        • Pendaftaran Gugatan / Permohonan
        • Pelayanan Perkara Perdata
        • Gugatan Perwakilan Kelompok
        • Gugatan Kepentingan Umum
        • Mediasi
        • Sita Jaminan
        • Sita Persamaan
        • Sita Marital
        • Sita Eksekusi
        • MEKANISME PERMOHONAN dan PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL
        • Eksekusi Jaminan
        • Eksekusi Grose Akta
        • Eksekusi Hak Tanggungan
        • Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
        • e-Court
      • Layanan Kepaniteraan Pidana
        • Penerimaan Perkara Pidana Biasa
        • Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Biasa
        • Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Singkat
        • Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat
        • Penggeledahan
        • Penyitaan
        • Penahanan / Perpanjangan Penahanan
        • Pengadilan Anak
        • Pra Peradilan
      • Prosedur Berupaya Hukum
        • Banding
          • Pidana
          • Perdata
        • Kasasi
          • Pidana
          • Perdata
        • Peninjauan Kembali
      • Layanan Kepaniteraan Hukum
        • Syarat-syarat Pendaftaran Surat Kuasa
        • Elektronik Surat Keterangan (Eraterang)
        • Syarat-syarat Registrasi Akta NOTARIS / CV
        • SYARAT-SYARAT PENGESAHAN AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMERKING)
    • Layanan Disabilitas
      • Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
      • Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
    • CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035
  • Layanan Publik
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Prosedur Permohonan Informasi
    • Laporan
      • Laporan SKM dan SPAK
      • LHKASN
      • Laporan Keuangan
        • Realisasi Anggaran
      • Laporan Tahunan
      • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)
      • LHKPN
      • Laporan Pelayanan Informasi Publik
      • Laporan Hasil Survey Harian
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Prosedur Pengaduan
      • Formulir Pengaduan Online
      • Dasar Hukum dan Regulasi Pengaduan
    • Pengumuman
      • Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya
      • SIDANG TILANG CARA BARU
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Denda Tilang
      • Pengumuman Lainnya
    • E-BROSUR
  • Layanan Hukum
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
      • Pos Bantuan Hukum
      • Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
      • Peraturan dan Kebijakan
      • Zitting Plaats
    • Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
      • Biaya Panggilan Pemberitahuan
      • Prosedur Pengajuan Perkara
        • Alur Perkara Pidana
        • Alur Perkara Perdata
      • Biaya Perkara
  • Berita
    • Artikel
    • Photo Gallery
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan untuk Publik
    • Berita Terkini
      • Berita Seputar PN Muara Teweh
      • Kegiatan Pengadilan
  • Hubungi Kami
    • Alamat dan Sosial Media
  • Reformasi Birokrasi
    • ZONA INTEGRITAS
      • AREA I
      • AREA II
      • AREA III
      • AREA IV
      • AREA V
      • AREA VI
      • Lembar Kerja Evaluasi ZI
      • Inovasi Pengadilan
    • Akreditasi Penjaminan Mutu
      • MANUAL MUTU
      • SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
      • Sertifikat Akreditasi
      • SK Penetapan Nilai Akreditasi
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
29 Oktober 2017

DIPA BUA MAHKAMAH AGUNG RI (005.01.099141)

RINCIAN KERTAS KERJA 01 TAHUN 2019

RINCIAN KERTAS KERJA  01 TAHUN 2020

DIPA DAN RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TAHUN 2021

DIPA DAN RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TAHUN 2022

DIPA BADILUM MAHKAMAH AGUNG RI (005.03.099248)

RINCIAN KERTAS KERJA 03 TAHUN 2019

RINCIAN KERTAS KERJA  03 TAHUN 2020

DIPA DAN RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TAHUN 2021

DIPA DAN RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TAHUN 2022

 

 

 

 

Informasi Cepat

Direktori Putusan

Peraturan MA

 

Tautan

Kegiatan Pengadilan

20Mei

SEMA NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN SEMA NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman

16Jul

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat

31Mar

PENANDATANGAN SK PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH TENTANG BIAYA PANJAR PEKARA

Pada hari Rabu 30 Maret 2016 telah dilaksanakan penandatangan Surat Keputusan Bersama oleh Bapak Suparna, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara dan

Pengadilan Negeri Muara Teweh

Beranda Berita Pengumuman Wilayah Yuridiksi Hubungi Kami