logo mahkamah agung website ramah difable


SOSIALISASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 DENGAN POLRES DAN KEJAKSAAN NEGERI

18Jan

0

Pada hari kamis, 12 Januari 2017 bertempat di ruang rapat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah dilaksanakan sosialisasi Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Barito Utara, Kasat Lantas Polres Murung Raya beserta anggotanya

selengkapnya

LARANGAN MEMBERI PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG RI DAN PIMPINAN PENGADILAN

02Jul

0

 BERIKUT KAMI SAMPAIKAN SURATNYA

selengkapnya

PENANDATANGAN SK PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH TENTANG BIAYA PANJAR PEKARA

31Mar

0

Pada hari Rabu 30 Maret 2016 telah dilaksanakan penandatangan Surat Keputusan Bersama oleh Bapak Suparna, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara dan Bapak Drs. Mahalli, SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam Wilayah

selengkapnya

SIDANG LUAR BIASA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

26Jan

0

Muara Teweh, 17 Desember 2015 pada pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Sidang Utama, telah dilaksanakan sidang luar biasa Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Bapak Febrian Ali, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

selengkapnya

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL

16Jul

3

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan, yang ditujukan kepada Yth : Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua Pengadilan

selengkapnya

SEMA NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN SEMA NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN

20Mei

0

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif tertanggal 1 Mei 2013. Yang isinya antara lain sebagai berikut :   Berdasarkan putusan

selengkapnya